Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Tangkapan Air Danau Toba Tahun Anggaran 2018 Hingga Tahun Anggaran 2020 Dinilai Gagal

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Tangkapan Air Danau Toba Tahun Anggaran 2018 Hingga Tahun Anggaran 2020 Dinilai Gagal

KAB TOBA (Sumut) Fnsab.info | Rehabilitasi hutan dan lahan daerah tangkapan air danau toba sumber dana CSR PT. Inalum Persero seluas 100 hektar di Desa Dolok Saribu dan Desa Sibuntuon dinilai gagal.

Pasalnya, program yang bersumber dari CSR PT. Inalum Persero itu, dikelola PT. Inhutani yang sangat tertutup kepada publik itu, diduga kuat sangat minim perawatan.

Pada program penanaman pohon berjumlah 50.000 batang itu, berbagai jenis kayu yakni, ungil, mangga, petai dan lainnya.

Sesuai hasil investigasi dilapangan beserta Kepala Desa Dolok Saribu membenarkan, jika tingkat pertumbuhan dapat diperkirakan, tak lebih dari sepuluh persen.

Sebagaimana Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah suatu lembaga/ wahana unsur masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Pemerintahan Daerah.

Kemudian diselenggarakan berazaskan, kepastian Hukum, kemanfaatan, kebersamaan, keterbukaan, kemitraan, akuntabilitas, partisipasi, keterpaduan, keadilan, dan berwawasan

Sebagaimana Amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 menyebutkan, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Hal ini dilontarkan pegiat lingkungan Sogar Manurung pada senin (10/8/2020) dihadapan sejumlah wartawan ditengah diskusi wabah vandemi Covid-19 di Porsea.

Dirinya sangat menyayangkan, jika pengelolaan Dana CSR dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin memanfaatkan Bantuan CSR untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya saja.

Hal ini menjadi preseden buruk bagi FTJSLP, “Jika hal pengelolaanya terkontaminasi perilaku Koruptif, tidak transparan sebagaimana amanah Undang-undang 40 tahun 2007 yang berpotensi meracuni hak masyarakat Toba,” ungkap Sogar.

Menurut nya jika hal ini menjadi ajang permainan, tidak tertutup, pihaknya akan melakukan perlawanan hukum.

“Akan melaporkan persoalan ini kepada Penegak Hukum karena diduga kuat ada KKN yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum tegasnya dihadapan para ‘kuli tinta’ itu.

Ia menghimbau, agar teman-teman media, LSM dan penggiat anti korupsi serta masyarakat dapat bersama-sama mengawal kasus ini. (As)